| |
| Minggu, 21 September 2008 |
| Akankah N 2130 mengudara di langit Indonesia |
Nasib rancang bangun twinjet
transonik N2130 karya seratus
insinyur IPTN kian menggantung
menyusul kekalahan kabinet
Presiden BJ Habibie dalam
pertarungan politik di Gedung
MPR, 20 Oktober silam. Meski
bukan kesimpulan final, terjadinya
kesimpangsiuran ini setidaknya
diakui Departemen Perindustrian
dan Perdagangan, selaku pihak
yang diserahi tugas dari
Pemerintah untuk segala hal
menyangkut kebijakan masa depan
pesawat tersebut.
Ini adalah perkembangan yang tak terduga mengingat sebelumnya, yakni pada 29
September 1999, pemerintah RI (dalam hal ini Presiden BJ Habibie) nampak masih optimis
ketika menerima limpahan Hak Atas Kekayaan Intelektual N2130 menyusul pembubaran
PT Dua Satu Tiga Puluh yang telah dilakukan pada 15 Desember 1998.
"Kami sendiri bingung. Pak Rahardi Ramelan sudah jarang ke kantor karena banyaknya
acara kenegaraan. Terlebih dari itu kita pun tak tahu siapa yang akan duduk dalam kabinet
mendatang," ujar seorang staf Humas Departemen Perindustrian dan Perdagangan kepada
Angkasa, 21 Oktober silam. Penuturan ini mengesankan bahwa jika kabinet Abdurrahman
Wahid tak berminat dengan N2130, praktis akan tamatlah riwayat proyek prestis ini.
Meputusan penyerahan yang diambil pemerintahan BJ Habibie atas rancang-bangun
N2130 sebenarnya 'tidak terlalu berlebihan'. Selain karena secara administratif memang
Memperindag lebih pas, di lain pihak Rahardi Ramelan tak lain adalah orang dekat BJ
Habibie yang diam-diam telah lama ikut mempersiapkan, membidani, serta memberi
dukungan terhadap proyek DSTP.
Demikianlah, optimisme IPTN untuk membangun secara mandiri jet komersial kapasitas 80-
130 kursi yang sempat meletup-letup sekitar 1995 itu akhirnya kandas sudah. Hal ini
dipertegas dengan perkembangan pada 29 September 1999 dimana PT DSTP yang
diawaki Saadilah Mursjid (mantan Sekretaris Kabinet) sebagai Dirut, Sudharmono (mantan
Wapres RI) sebagai Komisaris, dan sejumlah pejabat dan mantan pejabat lain resmi
mengakhiri pergulatannya.
Pada hari itu bertempat di Gedung Granadi, Jakarta, sebagai kelanjutan keputusan likuidasi
yang telah dijatuhkan pada tanggal 15 Desember 1998, pihak likuidator persisnya menutup
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bagi PT DSTP untuk yang terakhir kalinya
dengan tiga keputusan. Pertama, adalah melimpahkan HAKI N2130 kepada negara
Republik Indonesia. Kedua, mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Likuidator. Dan,
ketiga, menyelesaikan masalah pelunasan dan serta pelepasan tanggung-jawab kepada
likuidator.
Sesuai keputusan, HAKI N2130 selanjutnya diserahkan kepada negara cq. Presiden RI
dimana dalam pengarahannya ditunjuk Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagai
lembaga negara yang menerima dan mengelola. HAKI dimaksud adalah berupa rancangbangun
pesawat (preliminary design) N2130, yang belum sempat direalisasikan menjadi
pesawat.
70 juta dollar
Preliminary-design sendiri ibarat rancang-bangun rumah mewah yang memiliki nilai jual
tertentu meski hanya sebatas data di atas kertas. Seperti pernah dikatakan Dr Ilham A.
Habibie, Kepala Divisi IPTN untuk N2130, preliminary design adalah salah satu tahap
dalam pembuatan pesawat terbang yang telah menyuguhkan data yang cukup mengenai si
pesawat.
"Data tersebut adalah hasil analisis teknis berdasarkan bukti perhitungan teoretis dan
eksperimental. Dengan data seperti ini sebuah perusahaan pesawat terbang telah mampu
menyakinkan para calon pembelinya hingga 95 persen confidence-reference," tutur Ilham,
putra sulung BJ Habibie itu. IPTN sendiri pernah berniat mencari mitra di luar negeri untuk
merealisasikan N2130 dengan sistem bagi hasil, namun sampai sejauh mana
kelanjutannya masih juga gelap.
Menurut catatan Angkasa, untuk menghasilkan rancang-bangun N2130 ini IPTN telah
mengeluarkan tenaga, pikiran, dan uang yang tak kecil. Untuk ini telah dikeluarkan dana
lebih dari 70 juta dollar AS. Uniknya, sesuai keputusan RUPSLB 15 Desember 1998, dana
bagi ini selanjutnya dianggap 'sunk-cost'.
Adapun menyusul pembubaran DSTP, seluruh kekayaan perseroan selanjutnya diaudit
dimana hasil disampaikan kepada Bapepam tanggal 22 April 1999 dan diumumkan lewat
media massa. Pembayaran hasil likuidasi kepada para pemegang sahamnya sendiri
kemudian dilakukan bertahap mulai 9 Agustus hingga 15 Oktober 1999.
Peminat kedirgantaraan di Tanah Air tak pernah bisa melupakan hingar-bingar N2130 yang
diumumkan langsung Presiden Soeharto pada 10 November 1995 di hanggar IPTN,
Bandung. Ketika itu, bertepatan dengan terbang perdana N250, Soeharto mengajak rakyat
Indonesia untuk menjadikan proyek N2130 sebagai proyek nasional. N2130 yang
diperkirakan akan menelan dana dua milyar dollar itu, tandasnya, akan dibuat secara
gotong-royong melalui penjualan dua juta lembar saham dengan harga pecahan 1.000
dollar. Harus diakui, pro-kontra dan sejumlah penyimpangan pun selanjutnya membayangi
proyek yang telah diumumkan Dirut IPTN (ketika itu) BJ Habibie di luar negeri sejak 1991
itu.
Namun malang tak dapat ditolak. Akibat rapuhnya fondasi, PT DSTP segera limbung saat
badai krismon pada1997. Setahun kemudian akibat adanya ketidakstabilan politik dan
penyimpangan pendanaan, mayoritas pemegang saham langsung meradang dan meminta
PT DSTP untuk melikuidasi diri. Sayonara N2130. |
posted by kholifaur @ 02.17  |
|
|
|
|
Palapa Oath (General Gadjah Mada):
Sira Gadjah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa,
sira Gadjah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti
palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura,
ring Haru, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik,
samana isun amukti palapa"
That was He Gadjah Mada General of Mangkubhumi wouldn't
have broken the fast. He Gadjah Mada, "Had I conquered
the archipelago, then I'd have broken the fast, Had I
conquered Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang,
Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, by then, I'd
have broken the fast"
|
|
